29
April 2016
Tiga hal yang mesti dikuasai oleh seorang ahli ekonomi dapat dikategorikan yaitu sejarah, statistik dan teori. Menurut Schummpeter sejarah merupakan bidang yang paling terpenting dalam memahami perekonomian. Alasannya:
1. kita tidak akan bisa memahami fenomena ekonomi tanpa menguasai fakta-fakta historis
2. agar bisa memperoleh pengertian yang tepat mengenai gejala ekonomi maka perlu sejarah
3. kesalahan fundamental dalam analisis ekonomi murni seringkali disebabkan oleh kurangnya penguasaan terhadap pengalaman sejarah (Rahardjo 1985:15)
EKONOMI
PERANG DAN REVOLUSI (1942-1950)
1. Ekonomi Zaman Jepang
a.
Gambaran
umum kondisi Indonesia awal pendudukan Jepang
Ekonomi perang merupakan penerapan pengaturan, pembatasan, dan penguasaan
produksi dengan tujuan memenangkan perang. Gambaran umum saat Jepang tiba di
Indonesia adalah Jepang menghadapi kenyataan banyak objek vital terutama
instalasi minyak bumi sudah dibumihanguskan Belanda. Prasarana ekonomi seperti
jembatan, alat-alat transportasi dan telekomunikasi dalam keadaan rusak.[1]
Penguasaan Jepang atas Indonesia
dianggap penting dilihat dari dua tujuan:
1. Untuk
menguasai dan memperoleh sumber-sumber bahan mentah terutama minyak bumi yang
sangat diperlukan untuk melanjutkan perang.
2. Untuk
memotong garis suplai musuh yang bersumber dari Indonesia
Tujuan Jepang tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap
pertama merupakan tahap penguasaan untuk rencana jangka pendek dan tahap kedua
merupakan rencana untuk jangka panjang, yaitu menyusun kembali struktur ekonomi
wilayah tersebut. Didalam rangka untuk memenuhi kebutuhan bahan-bahan untuk
perang.
Pengaturan-pengaturan baru yang mengendalikan dan mengatur
kembali hasil-hasil utama Indonesia serta putusnya hubungan dengan pasar-pasar
ekspor tradisional, secara bersama-sama, menimbulkan kekacauan dan penderitaan
yang menjadikan tahun-tahun terburuk dari depresi tampak ringan. Jepang tidak
dapat menampung semua hasil ekspor Indonesia. Dan kapal-kapal selam sekutu
segera menimbulkan begitu banyak kerugian terhadap pelayaran Jepang sehingga
komoditas-komoditas yang diperlukan Jepang pun
tidak memadai.[2]
b.
Kebijakan
ekonomi perang masa pendudukan Jepang
Kebijakan ekonomi yang akan diterapkan di Indonesia dirumuskan
pada 12 Desember 1941, yaitu:[3]
1. Indonesia
harus berswasembada dalam memenuhi kebutuhan Jepang. Sebagaimana pemerintah
Jepang di Tokyo membuat kebijakan ekonomi pada bulan November 1941 yang isinya:
“apabila pengurusan bantuan vital
bagi pertahanan nasional dan swasembada militer dapat menimbulkan kerugian
terhadap tingkat hidup penduduk pribumi, hal itu harus diterima saja”
2. Prioritas
produksi adalah produksi minyak bumi
sedangkan industry yang lebih diutamakan adalah industry yang menghasilkan
bahan yang bermanfaat bagi Jepang.
3. Semua
milik musuh termasuk perkebunan harus diambil alih
4. Barang-barang
impor dari Jepang hanya boleh dimanfaatkan oleh mereka yang bekerja untuk
kepentingan Jepang.
Maka langkah
pertama yang diambil Jepang, yaitu :
1. Mengawasi
penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan berbagai jenis barang.
2. Penyitaan
milik musuh dan dijadikan milik pemerintah pendudukan yang dilaksanakan dengan
ketat mulai Desember 1941. Seperti perkebunan, bank, pabrik, dan perusahaan
vital seperti pertambangan, perusahaan listrik, telekomunikasi dan
transportasi.
3. Harga-harga
dikendalikan untuk mencegah terjadinya manipulasi.
4. Apabila
ada yang melanggar peraturan diancam dengan hukuman berat.
c.
Prioritas
ekonomi masa perang
Adapun yang mendapat prioritas ekonomi pada masa perang ialah
·
Perkebunan karet, kina (obat yang sangat
penting untuk perang), dan tanaman tebu yang diolah menjadi gula.. Sedangkan
kopi, teh dan tembakau digolongkan sebagai komoditas kenikmatan dan kurang
berguna bagi kepentingan perang. [4]
·
Sejak 1943 Jepang berusaha membuka
ladang-ladang minyak baru. Seperti instalasi minyak bumi Plaju dekat Palembang,
yang bisa menyumbang 9.000.000 barel minyak kepada pemerintah Jepang.
·
Batu bara. Tambang batu bara Bukit Asam
di Sumatera Selatan yang rusak diperbaiki, kemudian tambang batu bara Ombilin,
Sawahlunto.
d.
Usaha
Jepang meningkatkan bahan makanan
Usaha yang dilakukan
Jepang dalam meningkatkan bahan makanan adalah:
1. Pemerintah
memperluas areal pertanian dengan cara membuka hutan dan memanfaatkan tanah
yang belum ditanami serta mengganti tanaman kenikmatan di perkebunan dengan
tanaman pangan. Seperti bekas perkebunan tembakau di Sumatera Timur seluas
10.000 hektar ditanami padi.[5]
Hal ini juga berlaku di Kalimantan dan Sulawesi harus menanam padi dan menebang
tanaman kopi serta di Jawa dilakukan penebangan hutan secara liar, tidak kurang
dari 500.000 hektar hutan rusak akibat penebangan liar ini.
2. Pemerintah
menentukan kuota beras yang harus diserahkan sebagai setoran wajib. Di Jawa
dituntut menghasilkan beras sebanyak 50.000 ton dan jagung 30.000 ton. Aceh
diwajibkan menyetor 17.000 ton beras dan 3.000 ton bahan pangan lainnya namun
kuota itu tidak terpenuhi.
3. Menerapkan
dasar-dasar politik beras yaitu padi berada dibawah pengawasan Negara.[6]
e.
Sumber
utama keuangan masa perang
Sumber utama bagi
keuangan pemerintah Jepang selama perang adalah:[7]
1. Penjualan
hasil perkebunan.
2. Pemungutan
pajak. Orang-orang yang berpenghasilan 30.000 gulden setahun dikenakan pajak.
Besar pajak yang dikenakan terhadap orang Eropa sebesar 70 kali dan orang Cina
sebesar 35 kali dari jumlah yang dibayarkan pada masa Hindia Belanda.
3. Mencetak
uang baru. Selama tiga setengah tahun masa pendudukan Jepang ada tiga jenis
mata uang yang beredar yaitu
·
mata uang Japanche Regeering yang dibawa
sewaktu invasi,
·
kemudian berubah setelah masa pendudukan
menjadi mata uang Nippon Teikoku Seihu
·
mata uang pemerintah Dai Nippon.[8]
f.
Masalah
yang timbul dari kebijakan ekonomi masa perang
Jepang menerapkan
dasar-dasar politik beras yaitu padi berada dibawah pengawasan Negara dan harga
gabah dan beras yang ditentukan pemerintah. Dalam rangka memenuhi kebutuhan
saat perang, para petani diperintahkan untuk menyerahkan kuota per hektar yang
luar biasa tinggi. Contohnya kasus pemungutan padi yang ada di Indramayu. Hal
ini diperparah lagi dengan adanya penyelewengan yang seharusnya pemungutan dari
camat hanya ditugaskan 1.000 ton padi tetapi ketika dilapangan ia meminta 1.200
ton. Hal ini menimbulkan pemberontakan petani di Indramayu secara
besar-besaran. Sehingga disekitar Jawa, masyarakat desa menyebut zaman
pendudukan Jepang ini sebagai zaman kuintalan atau zaman penyetoran padi. [9]
2. Ekonomi Zaman Revolusi
Sejarah
bangsa Indonesia pasca kemerdekaan sangat buruk,bahkan bisa dikatakan
pemerintah belum bisa menyanggah perekonomian yang terpuruk,dan ironisnya malah
menambah kegagalan perkembangan ekonomi pada saat masa-masa tersebut. Dengan
lambannya pemulihan ekonomi dan meluasnya pengeluaran pemerintah, maka tidaklah
mengherankan bahwa inflasi dari masa perang dan revolusi terus berlanjut. Semua
sektor kemasyarakatan menderita sampai tingkat tertentu akibat kenaikan harga.
Sehingga kemerdekaan tidak menghasilkan kemakmuran yang diharapkan oleh banyak
orang.[10]
a.
Perencanaan
ekonomi revolusi
Arsitek
utama perencanaan ekonomi Republik Indonesia pada masa revolusi berada di
tangan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Ia adalah ahli ekonomi lulusan sekolah
tinggi ekonomi di Rotterdam, Belanda. Selama masa perjuangan kemerdekaan ada
beberapa upaya untuk menyusun rencana perekonomian Republik Indonesia yang
dapat dilihat dalam tiga tahap, yaitu:[11]
1.
Dari tahun 1945-1947, berlangsung sejak
beberapa bulan sebelum proklamasi atau pada masa transisi pendudukan Jepang,
ketika Indonesia belum lagi berhadapan langsung dengan kekuatan colonial
Belanda.
2.
Dari tahun 1947-1948, berlangsung
diantara dua agresi militer Belanda, ketika Indonesia terlibat perang
mempertahankan kemerdekaan dan munculnya pemikiran-pemikiran alternative serta
kebijaksanaan ekonomi dalam menghadapi kekuatan colonial khususnya yang dikenal
dengan “blockade ekonomi” Belanda.
3.
Dari tahun 1948-1950, berlangsung ketika
Indonesia memasuki tahap baru dalam perjuangannya yang berlangsung setelah
meletusnya Agresi Militer Belanda II.
b.
Karakteristik
permasalahan ekonomi
Karakteristik
umum mengenai masalah-masalah pokok perekonomian Indonesia tahap awal revolusi,
yaitu:[12]
1. Kesulitan
dalam penguasaan sumber-sumber ekonomi strategis selama beberapa bulan pertama
setelah proklamasi.
2. Terdapat
suatu metode atau manajemen politik ekonomi gaya revolusi untuk membuat
terobosan jalan pintas yang memenuhi kebutuhan mendesak khususnya dalam
penguasaan sumber-sumber setempat.
3. Adanya
masalah moneter, khususnya nilai tukar uang kertas pada masa revolusi.
Pada masa awal
kemerdekaan pemerintah Republik Indonesia menyadari bahwa uang yang dikeluarkan
sendiri dari RI bisa menjadi alat pemersatu tetapi karena keadaan saat itu
sedang terjadi krisis peperangan maka uang Jepang masih dijadikan alat tukar
yang sah.
1. Program
Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan
persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.
2. Upaya
menembus blokade dengan diplomasi beras ke India seberat 500000 ton, mengadakan
kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di
Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
3. Konferensi
ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat
dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah
produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi
perkebunan-perkebunan.
4. Pembentukan
Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947. Badan perancang ini
merupakan badan yang tetap yang tugasnya untuk membuat rencana pembangunan
ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun.
5. Rekonstruksi
dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948 yaitu mengalihkan tenaga bekas
angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
6. Nasionalisasi
de Javasche Bank menjadi Bank Negara Indonesia yang hingga sekarang menjadi
Bank Indonesia.
7. Pada
tanggal 19 Januari 1947 dibentuk Planing Board (badan perancang ekonomi yang
bertugas untuk membuat rencana pembangunan ekonomi jangka waktu 2 sampai tiga
tahun). Kemudian IJ Kasimo sebagai menteri Persediaan Makanan Rakyat
menghasilkan rencana produksi lima tahun yang dikenal dengan nama Plan Kasimo
yang isinya antara lain :
a.
Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul
b.
Pencegahan penyembelihan hewan pertanian
c.
Penanaman kembali tanah kosong
d.
Pemindahan penduduk (transmigrasi)
d. Alat tukar masa revolusi
Sejak
30 Oktober 1946 pemerintah RI mulai mencetak uang sendiri. Mata uang RI yang diterbitkan
pertama kali di Jakarta yang disebut Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) dengan
perbandingan Rp 10,- ORI sama dengan setengah gram emas. Setelah Agresi Militer
Belanda I dan II hubungan antara daerah sangat sulit, maka masing-masing daerah
menerbitkan sendiri Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA) berdasarkan izin
pemerintah pusat. Seperti Oeang Kertas Darurat Banten yang berlaku mulai 12
Desember 1947, ada lagi Oeang Repoeblik Indonesia Propinsi Soematera.[14]
Maka pada masa revolusi beredar empat mata uang sekaligus yaitu uang gulden
Hindia Belanda, uang Jepang, uang NICA, dan uang ORI serta turunannya ORIDA.
Sumber :
Imran,
Amrin [et.all]. 2012. Perang dan
Revolusi, Jilid 6. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve atas kerjasama dengan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Ujoalwanto, Basuki. 2014. Perekonomian Indonesia: Tinjauan Historis,Teoritis dan
Empiris. Yogyakarta:Graha Ilmu.
Ricklefs,
M. C. 2008. Sejarah Indonesia Modern
1200-2008. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
Zed, Mestika dan Emizal Amri. Sejarah Sosial dan Ekonomi:Jilid 2. Padang
: IKIP Padang Press.
[1] Amrin Imran, [et.all], Perang dan Revolusi, Jilid 6, (Jakarta:
PT Ichtiar Baru van Hoeve atas kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia, 2012), hlm. 47
[2] M. C. Ricklefs. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008,
(Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2008), hlm. 424.
[3] Amrin Imran, [et.all], Perang dan Revolusi, Jilid 6, (Jakarta:
PT Ichtiar Baru van Hoeve atas kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia, 2012), hlm. 47
[4] Basuki Ujoalwanto, Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis,Teoritis dan
Empiris, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2014).hlm 38
[5] M. C. Ricklefs. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008,
(Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2008), hlm. 425
[6] Mestika Zed dan Emizal Amri, Sejarah Sosial dan Ekonomi:Jilid 2, (Padang
: IKIP Padang Press), hlm 216
[7] Amrin Imran, [et.all], Perang dan Revolusi, Jilid 6, (Jakarta:
PT Ichtiar Baru van Hoeve atas kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia, 2012), hlm. 50
[8] Ibid, hlm. 323.
[9] Mestika Zed dan Emizal Amri, Sejarah Sosial dan Ekonomi:Jilid 2, (Padang
: IKIP Padang Press), hlm 216.
[10] M. C. Ricklefs. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008,
(Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2008), hlm.475.
[11] Amrin Imran, [et.all], Perang dan Revolusi, Jilid 6, (Jakarta:
PT Ichtiar Baru van Hoeve atas kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia, 2012), hlm. 319
[12] Ibid, hlm
322
[13] Basuki
Ujoalwanto, Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis,Teoritis dan
Empiris, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2014).hlm 39
[14] Amrin Imran, [et.all], Perang dan Revolusi, Jilid 6, (Jakarta:
PT Ichtiar Baru van Hoeve atas kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia, 2012), hlm. 323
Tidak ada komentar:
Posting Komentar